Konstitusi merupakan dasar penyelenggaraan negara yang memuat aturan fundamental tentang kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Keberadaan konstitusi menjadi sangat penting karena tanpa aturan dasar tersebut, negara dapat berjalan tanpa batasan yang jelas dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara.[1]
Dalam perkembangan pemikiran modern, konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai dasar bangsa, seperti demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa konstitusi menjadi pedoman tertinggi dalam praktik ketatanegaraan dan berperan menjaga stabilitas politik suatu negara.[2]
Selain itu, keberadaan konstitusi juga mengatur hubungan antar lembaga negara agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Sri Soemantri menjelaskan bahwa konstitusi menjadi dasar pembentukan, struktur, dan kewenangan lembaga-lembaga negara.[3]
Dalam konteks negara modern, konstitusi dianggap sebagai ciri utama berdirinya suatu negara karena ia menetapkan dasar hukum, sistem pemerintah, dan arah kehidupan berbangsa. Hal ini diperkuat oleh Azhari yang menyatakan bahwa konstitusi berfungsi sebagai norma tertinggi yang menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan negara.[4]
Lebih lanjut, Laica Marzuki mengemukakan bahwa konstitusi merupakan instrumen konstitusionalisme yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan.[5]
Dengan demikian, konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga fondasi filosofis, politis, dan yuridis yang menjamin adanya keteraturan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara.
[1] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23.
[2] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008), 145.
[3] Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Bandung: Alumni, 2001), 11.
[4] Siti Kusumawati Azhari, “Konstitusi Bernegara,” Jurnal Sosioteknologi 15, no. 2 (2016): 132,
[5] M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme,” Jurnal Konstitusi 18, no. 1 (2021): 22,
PREVIEW
Download File Format
